LAMPUNG EKSPRES NEWS
Situs Berita Masyarakat Lampung
Kamis, 17 04 2014, 09:06 (GMT+7) Home FAQ RSS Links Site Map Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
Numpang Liyu
Daerah
Bandar Lampung
Kriminal
Politik
Olahraga
Opini
Seni-Budaya
Harian Ekspres
Ekonomi
Pendidikan
::| Newsletter
Your Name:
Your Email:
 
 
 
Bandar Lampung
 
Ratusan Pendemo Nginep di Kantor BPN

Kamis, 24 06 2010, 11:25 (GMT+7)

Sekitar 700 lebih pendemo yang tergabung Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) wilayah Lampung, Serikat Tani Nasional (STN) Lampung, dan Serikat Rakyat Miskin Nasional (SRMI) Lampung, menginap di depan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Jl Basukitahmat Bandarlampung. 

Tuntutan mereka, agar BPN segera mencabut rekomendasi HGU Eks PT Saham yang melakukan penanaman di lahan milik mereka di tiga desa. Yaitu desa Sendangayu, Desa Surabaya dan Desa Padangratu Kecamatan Padangratu, Lampung Tengah (Lamteng).

Dalam aksinya orasinya, masa mendesak agar BPN mengembalikan hak tanak mereka secepatnya, dan menghentikan intimidasi yang diduga dimotori oleh oknum aparat keamanan.

Ketua rombangan Ali, Akbar, dalam orasinya mengaku, sebelum ngeluruk ke Kantor BPN, pihaknya belum lama ini telah menyampaikan urusan tersebut kepada DPRD Lamteng. “Namun sampai saat ini tindakan intimidasi dan pengklaiman lahan di tiga desa tersebut, oleh PT Saham, yang kini berganti PT Lambang Jaya terus terjadi. Kami meminta HGU tersebut untuk dikembalikan,” katanya.

Diceritakannya, bahwa munculnya persoalan ini terjadi sejak tahun 1970 silam, yang sebelum,nya ketua adat Raja Ali yang mewakili masyrakat menyetujui sewa tanah selama 25 tahun, seharga Rp 250 permeternya. “Pada saat sewa tanah berahir kepala kampung melakukan intimidasi, agar masyrakat menyerahkan surat tanah mereka, masyrakat pun tidak pernah menjual kepada Raja Ali, adapun surat kuasa yang fiktif,” jelasnya.

Ali juga menambahkan, setelah di lakukan perundiang kembali akhirnya PT Lambang Jaya, memperpanjang kontraknya, dan diadakan perjandian. Dalam perjanjian tersebut, masyrakat wajib membayar sewa lahan sebesar Rp 350 ribu per hektarnya. “Namun seiringnya waktu penggusuran terhadap tanaman warga pun terjadi, warga pun wajib membayar SPPT dan di lain pihak warga tidak dapat menggarap lahan tersebut,” keluhnya.

Lebih jauih diterangkannya, pada tahun 2008 lahan tersebut di tanami pohon sawit tanpa berkondinasi terlebih dahulu, padahal bupati sudah mengeluarkan surat permohonan untuk tidak di perpanjang HGUnya. “Sedangkan kepala dinas perkebunan telah menerbitkan rekomendasi atas penanaman pohom sawit tersebut. apa lagi pada saat DPRD Lamteng mngelurakan rekomendasi kepada bupati, saya manilai telah di lakuakan moni politi membiarkan PT Lambang Jaya melanjutkan penanaman pohon sawit di lahan masyrakat,” tambahnya.

Berkeras Menginap
Sementara Ali menegaskan, hinga sore kemarin, belum ada hasil negosiasi antara 12 perwakilam masa dan kepala BPN, DPRD, Bupati dan masyrakat.

Massa pun mengancam akan menginap. “Masyarakat meminta dihadirknya pemilik PT Lambang Jaya agar masalah sengketa tersebut cepat terselesaikan,” tegasnya.

Sementara itu, terkesan pihak BPN menutup-nutupi jalannya nengosiasi. Karena para wartawan tidak di ijinkan meliput negosiasi tersebut. (LE-14)



Rating (Votes: )   
    Comments (0)        ShareThis         Print


Other Articles:
Pembahasan RTRW Dikebut  (24.06.2010)
Tender Dinkes Digugat Rekanan  (24.06.2010)
Haspem BPK Diserahkan 2 Juli  (24.06.2010)
Diskoperindag Lampung Hambat Kelancaran Ekspor (24.06.2010)
M Saleh Baijuri Dilantik Besok  (24.06.2010)
Ahmad Jajuli: PKS Mebuka Diri  (24.06.2010)
Paripurna PT LJU Ditunda  (24.06.2010)
Dinas PU Terorientasi Proyek  (23.06.2010)
Merugi, Pemprov Stop Kerjasama dengan RAL (23.06.2010)
Krakatau Award 2010 Diperpanjang (23.06.2010)



 
::| Latest News
::| Events
April 2014  
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 
News in Pictures

SERAHKAN PIAGAM--
Gubernur Lampung Sjachroedin ZP menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemimpin Umum LE-plus, ketika berkunjung ke dapur LE-plus, Senin (07/01).

Foto: Adolf Ayatullah/LE

 
LAMPUNG NEWS
[Page Top]