LAMPUNG EKSPRES news
Portal Berita Lampung
Sabtu, 25 10 2014, 11:13 (GMT+7) Home FAQ RSS Links Site Map Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
Politik
   » Pemililihan Presiden
Olahraga
   » Sepakbola
   » Piala Dunia
Kriminal
Numpang Liyu
Daerah
Bandar Lampung
Seni-Budaya
   » Opini
   » Pendidikan
   » Ekonomi
::| Newsletter
Your Name:
Your Email:
 
 
Kriminal
 
Kejari akan Periksa Kacab FIF
Selasa, 14 12 2010, 17:13 (GMT+7)

Bandarlampung, LE

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandarlampung, akan memeriksa kepala cabang FIF  Chandra pecan depan, karena sampai saat ini bos FIF tersebut masih belum juga melakukan pendaftaran fidusianya maupun pengapusan bagi debitur yang sudah lunas kreditnya kepada Kantor wilayah departemen hukum dan HAM Lampung, dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP)sehingga negara dirugikan miliaran rupiah. Hal tersebut dikatakan sumber LE di Kejari melalui Senin (13/12)

“Dikatakan sumber, dalam kasus perusahaan leasing, penyidik kejari tidak lagi melakukan penyelidikan (lid), tetapi  setelah berhasil menumbangkan perusahaan leasing, Adira Finance, hingga ke tingkat penyidikan (dik), otomatis langsung melakukan penyidikan,”ungkapnya.

Penyidik Kejari akan  melakukan penyidikan terhadap para perusahaan leasing, tentunya bertahap, pertama Adira Finance, setelah itu baru dilakukan terhadap FIF dan yang lainnya menyusul. Karena para perusahaan leasing tersebut jelas-jelas hingga saat ini benar-benar membandel tidak mematuhi pasal 11 UU 42/1999 tentang pendaftaran fidusia dan PP 38/2009 tentang biaya pendaftaran fidusia ke kantor wilayah Depkum Ham Lampung.
 
Dikatakan sumber, memang saat ini penyidik Kejari sedang focus mengadakan penyidikan terhadap Adira Finance, tetapi karena  berkas mantan kacab Adira Finance Bandarlampung Sahudi Sulasmana, tidak lama lagi akan di limpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, untuk disidangkan. Makanya giliran FIF yang akan diperiksa.

Sedangkan menurut Kajari Bandarlampung, HM Suhardy, dirinya tidak akan tebang pilih dalam menangani proses hukum di Bandarlampung, siapapun yang bersalah akan kami tindak. Silahkan masyarakat nilai sendiri apa yang telah dilakukan Kejari selama ini. Tentang penanganan leasing saat ini kami proritaskan, karena kasus ini tidak masuk ke kas Negara sangat besar sehingga mencapai miliaran rupiah.

Kalau kasus ini setelah disidangkan ternyata para perusahaan leasing dinyatakan bersalah, pemasukan Negara bukan pajak (PNBP) yang selama tidak didaftarkan, negara akan mendapatkan triliun rupiah secara nasional. Kasus ini benar-benar bermutu dan Bandarlampung sebagai contoh.

Berita sebelumnya Menurut Basnamara, seharusnya leasing tersebut taat kepada PP No 38/2009 tentang biaya pendaftaran jaminan fidusia. “Tetapi selama ini para leasing tersebut melanggar ketentuan itu. Karena tidak mendaftarkan para konsumen yang melakukan kredit, sehingga negara dirugikan miliyaran rupiah,” terang Basnamara.

Setiap konsumen yang melakukan kredit sepeda motor, misalnya, menurut Basnamara seharusnya didaftarkan ke pemerintah dalam hal ini kanwil Hukum dan HAM untuk mendapatkan sertifikat vidusia. Dalam PP No 38/2009 disebutkan untuk kredit dibawah Rp50 juta, pendaftarannya dikenakan biaya Rp25 ribu per konsumen. Sedangkan untuk kredit Rp50 juta sampai Rp100 juta, dikenakan biaya pendaftarannya Rp50 ribu per konsumen.

Dengan didaftarkannya konsumennya ke Depkum HAM, sebenarnya menguntungkan pihak leasing. Sebab kalau ada yang kreditnya macet, barang yang dikreditkan tersebut seprti sepeda motor atau mobil, bisa dieksekusi atau ditarik. “Tetapi kalau tidak ada sertifikat fidusia, pihak leasing tidak bisa asal tarik, karena payung hukumnya tidak kuat,” papar Basnamara.
Selama ini pihak leasing hanya memanfaatkan jasa polisi arat aparat lainnya saat melakukan eksekusi terhadap barang kreditan yang macet angsurannya. Konsumen yang tidak tahu aturan mainnya pun cenderung ‘menyerah’ dan merelakan barang itu ditaruk pihak leasing.

(LE-9)


Rating (Votes: )   
    Comments (0)        ShareThis         Print


Other Articles:
Pengedar Narkoba Didalam Lapas Dituntut 78 Bulan (14.12.2010)
Saksi Tolak Panggilan Polda (26.10.2010)
Kepala TK Digerebek Bersama PIL (26.10.2010)
IMIGRAN GELAP (23.09.2010)
Kejati Bantah Terima Berkas Andy  (23.09.2010)
Henny Simanjuntak Mangkir Panggilan Kejari (23.09.2010)
Tiga Mantan Kadis Pendidikan Tanggamus Aman (23.09.2010)
Lampung Basis Teroris? (23.09.2010)
Ketut Sengaja Lakukan Penistaan (23.09.2010)
Yuzar Belum Tahu Kliennya Tersangka (16.09.2010)



 
::| Latest News
::| Events
Oktober 2014  
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 

 
LAMPUNG NEWS
[Page Top]