LAMPUNG EKSPRES news
LE MEDIA GROUP
Jumat, 26 05 2017, 16:22 (GMT+7) Home FAQ RSS Links Site Map Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
Politik
   » Pemililihan Presiden
Olahraga
   » Sepakbola
   » Piala Dunia
Kriminal
Numpang Liyu
Daerah
Bandar Lampung
Seni-Budaya
   » Opini
   » Pendidikan
   » Ekonomi
::| Newsletter
Your Name:
Your Email:
 
 
Kriminal
 
Korupsi Perpustakaan Lamteng, Kohar Ayub Divonis 2,5 Tahun

Rabu, 08 03 2017, 09:42 (GMT+7)

Bandarlampung, LE

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Lampung Tengah, Drs A Kohar Ayub divonis dua tahun enam bulan dengan denda Rp100 juta sub enam bulan oleh Hakim ketua Minanoer Rachmat terkait kasus korupsi proyek pengadaan buku perpustakaan Sekolah Dasar melalui Danan Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2011 sebesar Rp 11 miliar. Hal itu terungkap pada sidang yang digelar di Pengasilan Negeri Tanjungkarang, Bandarlampung, Selasa (7/3)

Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. "Menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun enam bulan dan denda Rp100 juta sub enam bulan penjara," ucap Hakim Minanoer Rachmat.

Putusan itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa yang menuntut terdakwa selama enam tahun penjara dan denda Rp200 juta. Atas putusan tersebut jaksa menyatakan pikir-pikir.

Sebelumnya, dalam sidang, JPU, Daeng Fauzi mengatakan perbuatan yang dilakukan terdakwa antara lain pada bulan September 2010, harga perkiraan sendiri (HPS) ditanda tangani oleh ketua panitia pengadaan H Sarjito dan disetujui oleh Rubenta Tarigan selaku kuasa pengguna anggaran (KPA).

"Dimana HPS tersebut besarnya nilai yang ditetapkan oleh panitia, sama dengan pagu anggaran untuk masing-masing sekolah," kata Daeng, dihadapan Majelis Hakim. Lebih lanjut Daeng mengungkapkan, penyusunan HPS tersebut dilakukan oleh panitia pengadaan tanpa diketahui KPA dan panitia dalam menentukan HPS dan dilaksanakan tanpa melalui tahapan yang dipersyaratkan oleh Peraturan Presiden.

Seharusnya penyusunan HPS harus melalui survey harga pasar dengan membandingkan harga pasar dengan membandingkan harga pasar daerah, melainkan panitia pengadaan membuat HPS langsung disesuaikan dengan pagu anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut.

Mendengar dakwaan JPU, terdakwa menolak semua dakwaan JPU. Terdakwa menyatakan semua dakwaan JPU itu adalah perbuatan orang lain, "Bukan perbuatan saya, semua saya serahkan kepada penasehat hukum saya, dan saya akan mengajukan eksepsi," kata terdakwa. (LE-11)


Rating (Votes: )   
    Comments (0)        ShareThis         Print


Other Articles:
Korupsi BOS, Kepsek SMAN 3 Metro Divonis Penjara (08.03.2017)
Sidang Perdana Bambang Kurniawan Digelar 13 Maret (04.03.2017)
Isteri Cabut Laporan, Kasus Andika Kangen Jalan Terus (04.03.2017)
KPK Sudah Limpahkan, Bambang Kurniawan Segera Disidang (03.03.2017)
Kasus Mutilasi Pansor Hadirkan Pakar Deteksi Kebohongan Mabes Polri (01.03.2017)
Sidang Narkoba Sekda, JPU Hadirkan 3 Saksi (01.03.2017)
Komisi III DPR RI Kunker ke Mapolda Lampung (01.03.2017)
KPK Jadwalkan Periksa Chusnunia Chalim (28.02.2017)
Tunggu BPKP, Jaksa Belum Tentukan Tersangka Korupsi Jl Sentot (28.02.2017)
Korupsi BOS, Kepsek SMP Negeri 24 Bandarlampung Divonis 3,5 Tahun (27.02.2017)



 
::| Latest News
::| Events
Mei 2017  
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 

 
LAMPUNG NEWS
[Page Top]