LAMPUNG EKSPRES NEWS
Situs Berita Masyarakat Lampung
Jumat, 25 04 2014, 15:20 (GMT+7) Home FAQ RSS Links Site Map Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
Numpang Liyu
Daerah
Bandar Lampung
Kriminal
Politik
Olahraga
Opini
Seni-Budaya
Harian Ekspres
Ekonomi
Pendidikan
::| Newsletter
Your Name:
Your Email:
 
 
 
Kriminal
 
Penggelapan Jaminan Vidusia Harus Diusut Tuntas

Kamis, 15 04 2010, 01:21 (GMT+7)

DEDY Mawardi, dari kantor hukum Mawardi & Patners mendesak agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandarlampung, mengusut tuntas para perusahaan pembiayaan (leasing) yang diduga menggelapkan miliaran uang negara yang bersumber dari pendapatan negara bukan pajak. Diduga pelanggaran itu dilakukan secara sistematis dan sudah berjalan bertahun-tahun.  

Seperti diketahui, seharusnya sesuai dengan pasal 11 ayat (1) UU 42/1999 tentang jaminan vidusia dan PP No 38/2009, tentang biaya pendaftaran jaminan vidusia, para perusahaan pembiyaan tersebut harus mendaftarkan kreditornya, ke Kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun menurut Kasi Pelayanan Hukum Depkum HAM Lampung Basnamara, para perusahaan pembiayaan tersebut belum pernah mendaftarkan para nasabahnya sehingga negara dirugikan miliaran rupiah.

“Sekarang sedang hangat-hangatnya pembokaran kasus mafia pajak. Jadi ini momentum yang bagus bagi kejaksaan di Lampung untuk memeriksa perusahaan leasing itu. Jangan seenaknya menikmati uang yang bukan haknya,” tegas Dedy kepada LE di kantornya Jl Pangeran Antasari Perum Villa Citra Bandarlampung, Rabu (14/4).

Sementara ketika dikonfirmasi, Kajari Bandarlampung HM Suhardy, menegaskan pihaknya siap mengusut tuntas kasus tersebut. “Kasus ini jelas-jelas merugikan negara. Kami langsung meresponnya dengan membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para perusahaan pembiayaan tersebut,” tegas Kajari.

Dihubungi terpisah, Kacab Adira Finance Sahudi menyayangkan pemberitaan LE karena hanya memuat nama Adira Finance sebagai contoh leasing yang melanggar UU 42/1999 dan PP 38/2009. “Mengapa nama-nama leasing lainnya yang juga melanggar ketentuan tersebut tidak dimuat. Dasar koran abal-abal,” ujarnya melalui SMS.

Sedangkan Kacab Mandala Finance Lampung Darmono membenarkan kalau perusahaannya tidak mendaftarkan kreditornya ke Depkum HAM. Alasannya semuanya diurus oleh kantor pusat.

Seperti diberitakan sebelumnya, Basnamara menyayangkan semua sikap perusahaan leasing di Lampung yang tidak memathui PP No 38/2009 tentang biaya pendaftaran jaminan vidusia. “Selama ini para leasing tersebut melanggar ketentuan itu. Karena tidak mendaftarkan para konsumen yang melakukan kredit, sehingga negara dirugikan miliyaran rupiah,” terang Basnamara.

Setiap konsumen yang melakukan kredit sepeda motor, misalnya, menurut Basnamara seharusnya didaftarkan ke pemerintah dalam hal ini kanwil Hukum dan HAM untuk mendapatkan sertifikat vidusia. Dalam PP No 38/2009 disebutkan untuk kredit dibawah Rp50 juta, pendaftarannya dikenakan biaya Rp25 ribu per konsumen. Sedangkan untuk kredit Rp50 juta sampai Rp100 juta, dikenakan biaya pendaftarannya Rp50 ribu per konsumen.

Dengan didaftarkannya konsumennya ke Depkum HAM, sebenarnya menguntungkan pihak leasing. Sebab kalau ada yang kreditnya macet, barang yang dikreditkan tersebut seprti sepeda motor atau mobil, bisa dieksekusi atau ditarik. “Tetapi kalau tidak ada sertifikat vidusia, pihak leasing tidak bisa asal tarik, karena payung hukumnya tidak kuat,” papar Basnamara.

Selama ini pihak leasing hanya memanfaatkan jasa polisi arat aparat lainnya saat melakukan eksekusi terhadap barang kreditan yang macet angsurannya. Konsumen yang tidak tahu aturan mainnya pun cenderung ‘menyerah’ dan merelakan barang itu ditaruk pihak leasing.

Kacab Adira Finance Sahudi, ketika dikonformasi beberapa waktu lalu, pihaknya pada 2009 lalu berhasil menjual 18 ribu unit melalui cara kredit. Jika Rp18 ribu dikalikan Rp25 ribu maka jumlahnya mencapai Rp450 juta. Seharusnya disetor ke kas negera. Tetapi hal itu ternyata tidak dilakukan.

“Kami tidak mendaftarkan ke Depkum HAM wilayah Lampung karena semuanya sudah diurusi notaris,” kata dia.

Saat ini di Lampung tercatat ada sekitar 10 perusahaan leasing. Selain Adira Finance, juga ada Tunas Finance, SMS Finance, Mandala Finance, Difo Star Finance, Otto Finance dll. Artinya, jika semeua leasing tersebut tidak menyetorkan dana vidusia, bisa dipastikan milyaran rupiah uang negara yang menguap. (LE-dipto)



Rating (Votes: )   
    Comments (0)        ShareThis         Print


Other Articles:
Divonis 1,3 Tahun, Kepala KPP Tidak Ditahan (15.04.2010)
Dewan Guru Dukung Penuntasan Korupsi DAK (15.04.2010)
18 Imigran Gelap Diamankan (15.04.2010)
Gelapkan Laptop, Ratna Dituntut 22 Bulan (15.04.2010)
Umar Panjaitan Ajukan Banding (15.04.2010)
Abas Bantah Lakukan Penipuan (15.04.2010)
Halupi Tagih Janji Lewat Polda  (15.04.2010)
Reza Simpan Ganja di Loteng (15.04.2010)
Masrip Ditangkap di Depan SMKN 3 (15.04.2010)
Makelar Sapi Patahkan Tangan Puryanti  (15.04.2010)



 
::| Latest News
::| Events
April 2014  
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 
News in Pictures

SENPI MILIK BEGAL -
Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung, Kompol Derry Agung Wijaya menunjukan senjata api rakitan barang bukti yang diamankan Polisi. Senpi tersebut digunakan untuk kejahatan yang dilakukan pelaku begal yakni MR alias MUR (25) warga Kelurahan Sinar Harapan, Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara. foto: Arliyus/LE



 
LAMPUNG NEWS
[Page Top]