LAMPUNG EKSPRES NEWS - Mahal Karena Gaptek

Biaya untuk mengelola sistem informasi telekomunikasi komputer DPR-RI sebesar Rp10.6 miliar. Anggaran tersebut untuk operasional teknologi informasi, pemeliharaan jaringan, dan pengembangan sistem informasi di gedung Dewan pada tahun 2011. Jadilah alokasi anggaran ini menjadi bahan olok-olok sedemikian pedas utamany di dunia maya karena bagi praktisi IT, biaya tersebut absurd dan jelas-jelas pemborosan.

Terdapat lima kelompok kegiatan yang cukup besar antara lain pembangunan atau pengembangan IT serta pengembangan intranet, termasuk sistem aplikasi dan aplikasi sistem informasi. DPR menyediakan 32 jenis layanan dalam situs www.dpr.go.id, seperti jadwal agenda, laporan rapat, kunjungan kerja uji kelayakan dan kepatutan, sejarah DPR, tata tertib, serta data anggota per fraksi dan per alat kelengkapan dewan.

Terdapat pula blog anggota DPR dan pimpinan DPR, televisi streaming, e-mail online dan fasilitas pengaduan masyarakat. Sementara itu, fasilitas intranet meliputi pengkajian online, perpustakaan online, kliping DPR, sistem laporan keuangan, admin tenaga ahli, dan admin sekretaris anggota.

Anggaran itu, digunakan untuk membiayai berbagai macam kegiatan operasional TI DPR RI, terutama tiga kegiatan yang meliputi jasa internet dan provider informasi, pemeliharan situs www.dpr.go.id, dan pengembangan sistem informasiDikatakan, ada lebih dari 30 jenis kegiatan yang dikelola oleh bagian TI DPR RI, baik intranet maupun internet.

Tentu saja, kalau dibandingkan dengan sekedar membuat akun facebook atawa akun skype dan akun di blogspot, mesin dan fiturnya pasti lebih canggih. Tetapi silakan diriset dan disurvey, berapa kapasitas akses masyarakat terhadap fasilitas wah berbiaya mahal tersebut. Ironisnya, dari salah satu situs komunitas, disebutkan ketika heboh berita tersebut sehingga terjadi peningkatan drastis aksesnya, server DPR-RI langsung kolaps.

Beberapa waktu sebelumnya juga terjadi kehebohan ketika legislator kita yang berdialog dengan pemerintah Australia tampak sedemikian gagap teknologi sehingga ketika terjadi tanya-jawab soal-soal yang berkaitan dengan IT, maka jawaban-jawaban konyol yang terlontar. Semisal email resmi yang berakhiran .com alih-alih .go.id hingga menyebut bahwa biaya telekonferensi sebegitu mahal ketimbang biaya studi banding. Padahal untuk sekedar bertatatp-tatap, fitur di messenger hingga skype nyaris tak berbiaya sama sekali.

Tak bisa disalahkan jika memang tak semua dari legislator kita melek teknologi. Yang menjadi sorotan masyarakat tentu saja adalah pengalokasian anggaran yang tak logis, berlebihan dan mahal berlipat-lipat bahkan dari biaya berlangganan internet, hosting domain dan bandwith di perusahaan penyedia layanan termahal sekalipun. Rasanya bukan alasan yang pantas dan masuk akal kalau gaptek dijadikan pembenaran untuk berboros-boros hingga Rp10 miliar lebih itu.

Tabik pun, nabik tabik. Sikandua kilu mahap. Numpang liyu puunn..
(st indrajaya)