LAMPUNG EKSPRES NEWS - Solusi Sosiologis Anak Jalanan 2011?

Oleh: Siti Dahliya
(Pengurus KOHATI HMI Cabang Bandar Lampung)

UPAYA Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mengurai permasalahan anak jalanan yang selama ini menjadi problem pelik, pada dasarnya patut kita apresiasi. Apalagi Saat ini Dinas Sosial sedang sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No.3 tahun 2010 tentang pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis.
Dinas Sosial Bandar Lampung menargetkan pada 2011 tidak ada lagi anak yang tinggal dan bekerja di jalanan. Target tersebut hendaknya dilihat sebagai konsep dalam mengupayakan pemecahan masalah anak jalanan secara berencana dalam konteks memberikan perlindungan dan mengaktualisasi hak-hak anak yang amat kompleks.
Semua pihak mengharapkan, jika tujuan pemerintah tercapai, maka yang paling utama diperhatikan adalah kualitas anak harus lebih baik ketimbang sebelum mereka digeser dari kehidupan jalanan. Setelah anak dikembalikan pada keluarga atau lembaga asuhan, rumah singgah, panti sosial anak, maka anak dan keluarga anak, bahkan masyarkat harus merasakan perubahan nyata yang positif sebagai dampak kebijakan tersebut. Perubahan harus terlihat nyata di tengah masyarakat.
Apabila ditelisik, sesungguhnya Pemerintah Kota Bandar Lampung telah berulang kali mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi anak jalanan dan merumahkannya. Namun, program tersebut seolah hanya menjadi angin lalu, tanpa ada hasil yang signifikan. Sebelumnya, Pemkot Bandar Lampung pernah mengeluarkan kebijakan supaya masyarakat tidak memberikan uang kepada pengemis atau anak jalanan secara langsung. Akan tetapi, hingga kini anak jalanan dan pengemis tidak berkurang bahkan kecenderungannya semakin bertambah.
Upaya Pemkot mengembalikan habitat anak jalanan ke asalnya, sebetulnya merupakan niatan mulia. Sebab anak merupakan pilar pembangunan bangsa. Memang anak adalah sosok yang masih lemah karena masih bergantung orang dewasa dan kondisi psikologis-nya relatif labil. Untuk itu, perlu adanya bimbingan yang terarah dan menarik bagi mereka. Ironis apabila anak yang seharusnya mendapat bimbingan khusus yang memadai, mengenyam pendidikan dasar, dan bermain secara seimbang, dipaksa bergentayangan setiap hari di pinggir jalan yang rawan dengan kekerasan.
Pada akhirnya, mereka menganggap kalau bergentayangan (hidup) di jalanan adalah suatu cara untuk mendapatkan uang dengan mudah dan cepat tanpa harus bekerja keras. Apalagi kalau lingkungan tempat tinggalnya mendukung dan temannya banyak yang "berprofesi" sebagai anak jalanan. Padahal, hidup di jalanan tidaklah mudah bagi seorang anak apalagi yang masih di bawah umur. Berbagai persoalan dan kekerasan sering terjadi, seperti perkosaan dan perkelahian antaranak jalanan.
Kita patut prihatin dengan kondisi tersebut. Aspek pendidikan yang seharusnya dipenuhi pada masa anak-anak menjadi terabaikan. Padahal, pendidikan merupakan unsur terpenting dalam menentukan harkat dan martabat suatu bangsa.
Masalah perut memang seringkali menjadi persoalan yang paling sulit untuk diurai. Begitu pula yang terjadi dalam pengentasan anak jalanan. Razia terhadap anak jalanan sering dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja setempat yang kemudian mengirimkannya ke panti-panti sosial dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk dibina. Akan tetapi, tak lama kemudian, mereka balik lagi ke "habitat" awalnya di jalanan.
Memang sangat sulit untuk mengajak anak-anak jalanan kembali ke dunia normal anak pada umumnya, seperti bersekolah dan tinggal dengan tenang di rumah. Mereka lebih menikmati bermain dan mencari uang di pinggir jalan, yang menurut mereka lebih bebas dan lebih enjoy. Hal inilah yang mempersulit kinerja pembina anak jalanan untuk mengatasi mereka.
***Strategi Penanggulangan
Keputusan pemerintah daerah (Pemda) melaksanakan tindakan tanpa kajian serius atas dampak sosial, hukum, psikologis bagi anak jalanan dan lingkungan, selain merupakan tindakan sepihak, juga kontra produktif. Seharusnya hasil tindakan adalah berarti bagi Pemda dan bagi anak jalanan agar mereka bisa fungsional, dapat melaksanakan berbagai fungsi kehidupan sebagai anak sehari-hari dengan baik seperti layaknya anak yang berada dalam lingkungan sebuah keluarga.
Pada titik ini, maka upaya pengentasan anak jalanan tidak mungkin tanpa kerjasama. Oleh karena itu, tidak harus problematik yang berdimensi luas terkait anak jalanan ditangani sendiri oleh Dinas Sosial. Mindset yang keliru, jika pemerintah dan masyarakat masih berpikir demikian. Selain anak jalanan sebagai masalah sosial yang berbeban berat dan kompleksitas yang tinggi sehingga tidak mungkin dimonopoli satu instansi, pemenuhan hak anak terutama anak jalanan harus melibatkan serta merupakan tanggungjawab berbagai instansi. Mereka yang berurusan dengan kesehatan, pendidikan, agama, perempuan, dan tenaga kerja perlu dilibatkan.
Kini, saatnya kita menggunakan, mengkaji, menghargai kearifan lokal, kebijakan dan pengetahuan indigenous. Jika kebijakan demikian dilakukan dengan serius dijamin tidak hanya lebih pas menjawab berbagai macam kebutuhan serta hak-hak anak jalanan di negeri ini, tetapi yang utama tumbuh kembang anak secara fisik dan psikis berlangsung dengan wajar serta normal.