LAMPUNG EKSPRES news
LE MEDIA GROUP
Jumat, 26 05 2017, 16:22 (GMT+7) Home FAQ RSS Links Site Map Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
Politik
   » Pemililihan Presiden
Olahraga
   » Sepakbola
   » Piala Dunia
Kriminal
Numpang Liyu
Daerah
Bandar Lampung
Seni-Budaya
   » Opini
   » Pendidikan
   » Ekonomi
::| Newsletter
Your Name:
Your Email:
 
 
Politik
 
Tujuh Fraksi Setujui Tujuh Raperda Metro

Kamis, 09 03 2017, 09:51 (GMT+7)

Metro, LE

Tujuh fraksi di DPRD Kota Metro menyetujui tujuh usulan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) yang disampaikan Walikota pada Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I lalu. Fraksi di DPRD itu menilai, usulan raperda tersebut, bertujuan untuk menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Ketua Fraksi Partai Golkar (F-PG) Tondi Muammar Ghadafi Nasution, dalam pandangan umumnya, mewakili tujuh fraksi yang ada di DPRD Kota Metro, menyebutkan beberapa hal sebagai masukan dan saran terkait raperda yang diusulkan. Seperti pada Raperda tentang Pencabutan atas Perda Kota Metro Nomor 6 Tahun 2006 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Metro.

”Ditetapkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang di dalamnya mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan yakni urusan pemerintah absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintah umum. Perda Kota Metro Nomor 6 Tahun 2008 tentang urusan Pemrintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kota Metro tidak lagi sesuai dan bertentangan dengan undang-undang tersebut,” kata Tondi Nasution, Rabu (8/3).

Lanjutnya, sejumlah fraksi pun sepakat terkait usulan Raperda tentang Perubahan atas Perubahan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6307 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah yang dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

”Karena alasan itu, kami Fraksi-Fraksi DPRD Kota Metro sependapat ntuk dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah kota Metro Nomor 2 Tentang Pajak Air Tanah. Sehingga dengan adnya penyesuaian terhadap perda tersebut dengan peraturan yang baru akan lebih baik lagi pemberlakuannya dalam masyarakat,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Selanjutnya, pada usulan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan, dengan telah diterbitkannya Permendagri 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan yang talah mengatur ukuran gudang. Maka, Pemkot Metro perlu menyesuaikan Perda terkait agar selaras dengan peraturan tersebut.

“Sehingga Pemkot Metro bisa memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan dan perkembangan dunia usaha di Kota Metro,” papar dia.

Atas pandangan umum fraksi di DPRD Kota Metro tersebut, Walikota Metro Achmad Pairin mengatakan akan memperbaiki kekurangan dan melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan, yang tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kota Metro.

Ia juga mengharapkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) sebagai penegak perda bersama tim penegak perda agar selalu turun ke masyarakat untuk mengawal pelaksanaan perda agar berjalan efektif dan efesien. (LE-rilis)


Rating (Votes: )   
    Comments (0)        ShareThis         Print


Other Articles:
Loekman Masih Pikir-pikir Jadi Ketua Harian Golkar (09.03.2017)
Resmen Bantah Demo Dicukongi Herman Hn (09.03.2017)
MRF: Tak Ada Alasan Tunda Pilgub! (09.03.2017)
Soal Pilgub, Arinal Bilang, "Nanti Dulu Lah!" (08.03.2017)
Ridho Klaim Sudah Tahu Aktor Intelektual Soal Heboh Sinta Melyati (03.03.2017)
Herman Hn, Sudin, Isimiyatun Potensi Jadi Balon Gubernur (02.03.2017)
Hanura Bantu Bayi Penderita Tumor Mata (01.03.2017)
Mustafa: Nasdem Menang di Pilkada Mesuji dan Tubaba (01.03.2017)
Nerozely Dapat Dukungan All-out Wakil Walikota (28.02.2017)
Berkas Mantan Pj Bupati Lamtim Batal Dilimpahkan  (20.04.2016)



 
::| Latest News
::| Events
Mei 2017  
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 

 
LAMPUNG NEWS
[Page Top]